Biro Hukum Pemprov Lampung Ikuti Rapat Harmonisasi Perubahan Kelima Pergub Nomor 59 Tahun 2021

nataragung.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Hukum mengikuti Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Lampung tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/11/2026), pukul 08.00 WIB hingga selesai, di Ruang Rapat Pepadun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung tersebut, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung diwakili Kepala Bagian Perundang-undangan, Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H., CLA.

Rapat harmonisasi ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah, khususnya untuk memastikan rancangan peraturan gubernur memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Lampung, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Lampung.

Selain itu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung juga hadir untuk memberikan masukan dan melakukan pembahasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

OPD yang mengikuti kegiatan tersebut meliputi Biro Organisasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara (sebelumnya Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung).

Pembahasan Ranpergub ini menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian regulasi terkait susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Melalui proses harmonisasi, setiap substansi pengaturan diharapkan dapat dikaji secara cermat, baik dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sinkronisasi antarketentuan, maupun kejelasan rumusan norma hukum.

Keikutsertaan Biro Hukum bersama OPD terkait dalam forum tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Nataragung.id