Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Beri Saran dan Minta Ditempuh Secara Konstitusional

NASIONAL • 10 Nov 2026 16:10 • Admin NA
Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Beri Saran dan Minta Ditempuh Secara Konstitusional

nataragung.id - Jakarta - Istana Kepresidenan membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa pagi (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Wapres Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Penjelasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” ujar Prasetyo, sebagaimana dilansir Kompas TV, Periskop.id, Voice Sulsel, dan Detik.com.

“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo, sebagaimana dikutip RMTV News, Kabarta.id, Bloomberg Technoz, dan Kompas TV.

_Istana Luruskan: Presiden Tidak Menolak, Tapi Beri Saran_

Mensesneg Prasetyo Hadi sekaligus meluruskan kabar yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak niat tersebut.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo, sebagaimana dilansir Periskop.id, Voice Sulsel, Tribun Video, dan Bloomberg Technoz.

Menurut Prasetyo, dalam diskusi tersebut Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah pandangan dan saran kepada Gibran.

Sementara itu, Gibran memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses peradilan tata usaha.

“Dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ujar Prasetyo, sebagaimana dilansir Kompas TV dan Voice Sulsel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran sendiri, dan belum ada surat pengunduran diri resmi yang diumumkan kepada publik. Artinya, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI.

_Ketua DPR: Jangan Berandai-andai, Sikapi dengan Tenang_

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu tersebut seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan meminta masyarakat tidak berspekulasi sebelum ada pernyataan resmi.

“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilansir Bloomberg Technoz, Holopis.com, dan Telegraf.co.id.

“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan, sebagaimana dilansir Bloomberg Technoz, Lensahukum.co.id Brief.id, dan Topik.id.

“Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan, sebagaimana dilansir Kompas.com, Lensahukum.co.id, dan Berita Prioritas.

Puan juga menegaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai dukungan sejumlah anggota dewan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun, tindak lanjutnya akan dibahas setelah pembukaan masa sidang, dengan mendengar masukan fraksi, komisi, dan Badan Aspirasi Masyarakat, sebagaimana dilansir Telegraf.co.id dan Holopis.com.

_Latar Belakang: Putusan MK dan MA_

Niat mundur tersebut, menurut penjelasan Istana, berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Sebagaimana dilansir Periskop.id dan Brief.id, MA melalui Putusan Kasasi Nomor 742.K/TUN/2026 yang diketok Jumat (30/10/2026) mengabulkan kasasi soal keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, membatalkan putusan PTUN Jakarta, dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

Sementara itu, Reuters dalam laporannya pada Selasa (10/11/2026) menyebutkan bahwa perselisihan mengenai kualifikasi Gibran muncul setelah putusan MK dan MA bulan lalu yang menyatakan dokumen pendidikan yang disampaikannya tidak memenuhi persyaratan pemilu.

Dalam pemberitaan tersebut, Reuters juga menyebutkan bahwa Prabowo bertemu Gibran pada Selasa, namun isi pembicaraan belum jelas, berdasarkan sumber yang mengetahui langsung dan meminta namanya tidak disebutkan karena sensitifnya masalah tersebut.

_Semua Ditempuh Lewat Konstitusi_

Jika nantinya Gibran benar-benar mengundurkan diri, mekanismenya diatur dalam konstitusi. Sebagaimana dilansir Telegraf.co.id dan AFU.id, pengunduran diri Wapres merupakan hak prerogatif personal, dan mekanismenya merujuk pada Pasal 8 UUD 1945, UU Nomor 17 Tahunt 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Tata Tertib MPR.

AFU.id juga menyebutkan, jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Hingga saat ini, semua proses masih berjalan dalam koridor hukum dan konstitusi. Tidak ada keputusan final yang diumumkan Istana maupun DPR.

_Imbauan untuk Publik_

Redaksi nataragung.id mengajak masyarakat untuk menyikapi perkembangan ini dengan tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menunggu keterangan resmi dari Istana, DPR, dan lembaga peradilan yang berwenang.

Perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Namun persatuan, ketenangan, dan ketaatan pada konstitusi harus tetap dijaga.

Bangsa ini akan selalu lebih kuat ketika setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah, hukum, dan kepala dingin, bukan dengan kegaduhan. (*)

Editor: SyahidanMh

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

8 + 5 = ?
Berita Terkait