Putus Sekolah, Bukan Pilihan: Beban Psikologis Remaja yang Dipaksa Dewasa. Oleh: Miftah Husniah. Mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung. Prodi: Tadris Matematika

nataragung.id - Metro - Biaya pendidikan, tuntutan untuk mencari nafkah, serta pernikahan menjadi tiga faktor utama yang melatarbelakangi tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diberitakan Tempo pada 19 Mei 2025, sekitar 25,55 persen anak tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya, 21,64 persen harus bekerja atau mencari nafkah, sedangkan 14,56 persen lainnya tidak bersekolah karena menikah atau mengurus rumah tangga.
Apabila ketiga faktor tersebut dijumlahkan, terdapat sekitar 61,75 persen anak yang tidak bersekolah akibat persoalan ekonomi dan tuntutan tanggung jawab yang semestinya belum menjadi beban mereka. 
Angka ini bukan sekadar gambaran mengenai persoalan pendidikan, melainkan juga potret kehidupan remaja yang harus menghadapi kenyataan jauh sebelum mereka siap secara mental dan emosional.

Di balik statistik tersebut, terdapat anak-anak yang harus mengesampingkan cita-cita demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meninggalkan ruang kelas untuk bekerja, atau menjalani kehidupan rumah tangga ketika teman sebaya mereka masih memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka inginkan
Ironisnya, masyarakat kerap memberikan label "anak putus sekolah" tanpa berusaha memahami keadaan yang melatarbelakanginya. Label tersebut seolah-olah menempatkan anak sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas terhentinya pendidikan mereka. Padahal, tidak semua anak meninggalkan sekolah karena kehilangan motivasi atau tidak memiliki keinginan untuk belajar. Sebagian justru harus mengubur keinginannya karena keadaan memaksa mereka untuk mendahulukan kebutuhan hidup.

Persoalan ini perlu dilihat lebih jauh, bukan hanya dari sisi hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga dari dampak psikologis yang menyertainya. Ketika remaja dipaksa memikul tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk menikmati masa perkembangan, membangun identitas diri, dan mempersiapkan masa depan. Dengan demikian, putus sekolah tidak selalu dapat dipahami sebagai kegagalan individu, melainkan juga sebagai persoalan sosial yang menuntut perhatian dan tanggung jawab bersama.

_Angka yang Menyimpan Cerita
Data_

Kemendikdasmen menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi masih menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi biaya sekolah atau membutuhkan tambahan penghasilan, sebagian anak terpaksa meninggalkan bangku pendidikan untuk bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pernikahan dan tanggung jawab rumah tangga juga menjadi alasan yang mendorong anak berhenti bersekolah. Sementara itu, faktor lainnya meliputi anggapan bahwa pendidikan sudah cukup (9,77 persen), disabilitas (3,64 persen), jarak sekolah yang jauh (2,61 persen), serta perundungan (0,48 persen). Meskipun persentasenya lebih kecil, berbagai alasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah memiliki latar belakang yang beragam dan tidak dapat disederhanakan sebagai kurangnya kemauan anak untuk belajar.

Namun, ada satu persoalan yang patut mendapat perhatian lebih, yakni ketika remaja harus mengesampingkan pendidikan demi menjalankan tanggung jawab yang belum semestinya mereka pikul. Mereka yang seharusnya memiliki kesempatan untuk belajar, mengembangkan potensi, dan merancang masa depan justru dihadapkan pada tuntutan ekonomi maupun kehidupan rumah tangga.
Situasi ini bukan hanya merenggut kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan psikologis karena remaja harus menghadapi beban kehidupan sebelum memiliki kesiapan emosional yang memadai. Di balik setiap persentase tersebut, ada anak yang mungkin masih ingin bersekolah, tetapi keadaan tidak memberinya kesempatan. Karena itu, putus sekolah perlu dipahami bukan sekadar sebagai persoalan pendidikan, melainkan juga sebagai persoalan kemanusiaan yang menyangkut hak anak untuk tumbuh dan berkembang.

_Ketika Remaja Kehilangan Kesempatan Menemukan Jati Diri_

Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa remaja merupakan tahap penting dalam pembentukan identitas diri identity versus role confusion. Pada fase ini, remaja mulai mengenali siapa dirinya, menentukan tujuan hidup, serta membangun gambaran mengenai masa depannya. Sekolah menjadi salah satu lingkungan yang mendukung proses tersebut. Melalui kegiatan belajar, interaksi dengan teman sebaya, pengalaman berorganisasi, hingga kesempatan mencoba berbagai hal baru, remaja dapat mengenali potensi dan mengembangkan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.
Namun, kesempatan tersebut tidak selalu dapat dirasakan oleh remaja yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Sebagian dari mereka harus memasuki dunia kerja, mencari nafkah, atau menjalani kehidupan rumah tangga ketika proses pencarian jati dirinya masih berlangsung. Kondisi ini dapat membatasi kesempatan mereka untuk mengeksplorasi kemampuan dan menentukan arah kehidupan secara mandiri.

Dalam perspektif Erikson, hambatan dalam pembentukan identitas dapat berkaitan dengan kebingungan peran role confusion, yaitu kesulitan memahami jati diri dan menentukan arah masa depan. Tidak mengherankan apabila sebagian remaja merasa tertinggal dari teman seusianya, kehilangan kepercayaan diri, bahkan menganggap cita-citanya semakin sulit diwujudkan. Mereka bukan tidak memiliki keinginan untuk berkembang, tetapi keadaan sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk mengenali dan membangun masa depannya.

_Lingkungan yang Membentuk Nasib: Perspektif Teori Ekologi Bronfenbrenner_

Tingginya angka putus sekolah akibat keterbatasan biaya menunjukkan bahwa keputusan seorang anak untuk berhenti bersekolah tidak dapat dilepaskan dari lingkungan tempat ia tumbuh. Urie Bronfenbrenner melalui teori ekologi perkembangan menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan yang saling berkaitan, mulai dari keluarga dan sekolah, masyarakat sekitar, hingga kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, putus sekolah bukan sekadar persoalan pilihan individu, melainkan hasil dari berbagai keadaan yang membentuk kehidupan anak sejak awal.

Dalam kehidupan sehari-hari, keterbatasan ekonomi keluarga dapat mendorong remaja untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, lingkungan sosial yang masih menganggap pernikahan usia muda sebagai sesuatu yang wajar dapat memperkuat tekanan bagi remaja untuk segera menjalani kehidupan berumah tangga. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika akses bantuan pendidikan dan perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab menjaga keberlanjutan pendidikan tidak seharusnya dibebankan kepada anak dan keluarganya saja. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikannya. Sebab, tidak adil jika anak terus disalahkan atas keputusan yang sebenarnya lahir dari keterbatasan dan tekanan lingkungan yang berada di luar kendalinya.

_Ketika Anak Kehilangan Keyakinan pada Dirinya Sendiri_

Learned Helplessness dan Self-Efficacy
Martin Seligman memperkenalkan konsep learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari, yaitu kondisi ketika seseorang merasa bahwa berbagai usaha yang dilakukan tidak mampu mengubah keadaan. Perasaan ini dapat muncul ketika seseorang berulang kali menghadapi kegagalan atau situasi yang berada di luar kendalinya. Dalam konteks remaja yang terpaksa putus sekolah, keterbatasan biaya dan sempitnya pilihan hidup dapat membuat mereka merasa bahwa pendidikan bukan lagi sesuatu yang dapat diperjuangkan. Ketika keadaan terus membatasi kesempatan, keinginan untuk mencoba kembali pun perlahan dapat melemah.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan konsep self-efficacy yang dikemukakan Albert Bandura, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Pengalaman belajar, keberhasilan, dukungan guru, serta penghargaan atas usaha merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat keyakinan tersebut. Ketika remaja kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman itu, sebagian dari mereka berisiko memandang dirinya tidak mampu, merasa tertinggal, atau menganggap pendidikan bukan lagi jalan yang dapat ditempuh. Padahal, terhentinya pendidikan tidak selalu menunjukkan keterbatasan kemampuan anak. Bisa jadi, mereka hanya tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk membuktikan potensi dirinya.

Sebagai mahasiswa Tadris Matematika yang sedang mempersiapkan diri menjadi seorang pendidik, saya memandang bahwa keyakinan seorang anak terhadap kemampuannya tidak tumbuh begitu saja, tetapi terbentuk melalui pengalaman belajar dan lingkungan yang mendukung. Siswa yang mengatakan dirinya tidak mampu belum tentu tidak memiliki potensi; bisa jadi mereka belum mendapatkan pengalaman keberhasilan yang membuatnya percaya pada kemampuan sendiri. Karena itu, kehilangan kesempatan bersekolah bukan hanya berarti kehilangan pengetahuan, tetapi juga kehilangan ruang untuk membangun keyakinan diri. Kita perlu menyadari bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mencoba, gagal, belajar kembali, dan merasakan keberhasilan tanpa harus terlebih dahulu dibatasi oleh keadaan ekonomi maupun sosialnya.
Tidak Semua Anak Berhenti karena Keterpaksaan

Data mengenai alasan anak tidak melanjutkan pendidikan juga menunjukkan bahwa sebagian anak merasa pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup. Temuan ini perlu diperhatikan karena keputusan berhenti sekolah tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh cara anak dan keluarganya memandang pentingnya pendidikan serta pengalaman mereka selama bersekolah. Pembelajaran yang kurang menarik, lingkungan sekolah yang tidak mendukung, atau materi yang dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari dapat mengurangi minat anak untuk melanjutkan pendidikan. 
Kondisi ini menjadi bahan refleksi bagi dunia pendidikan. Sekolah tidak cukup hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga perlu menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Sebab, pendidikan akan lebih dihargai ketika anak tidak hanya dituntut untuk bersekolah, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap proses belajar yang dijalaninya.

_Beban Psikologis yang Tidak Selalu Terlihat_

Dampak putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis remaja. Mereka yang harus bekerja atau membantu memenuhi kebutuhan keluarga sejak usia dini berpotensi mengalami kecemasan dan tekanan akibat tanggung jawab yang melampaui kesiapan usianya. Di sisi lain, melihat teman sebaya tetap bersekolah dan meraih berbagai pencapaian dapat memunculkan perasaan rendah diri, tertinggal, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Hilangnya lingkungan pertemanan di sekolah juga dapat membuat sebagian remaja merasa kesepian dan terasing. Dalam keadaan tertentu, berbagai pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara mereka memandang masa depan hingga muncul perasaan bahwa kesempatan untuk meraih cita-cita semakin terbatas.
Meskipun demikian, tidak semua remaja yang putus sekolah mengalami dampak psikologis yang sama. Sebagian mampu beradaptasi, menemukan lingkungan yang mendukung, dan membangun kembali harapan melalui jalan yang berbeda. Namun, kemampuan mereka untuk bertahan tidak seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan kesulitan yang dihadapi. Ketangguhan seorang anak bukan berarti ia tidak membutuhkan dukungan. Justru, keluarga, masyarakat, dan pemerintah perlu hadir untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki kesempatan belajar, berkembang, serta membangun masa depan. Sebab, anak tidak seharusnya dipaksa menjadi kuat hanya karena lingkungan gagal memberikan perlindungan yang semestinya.
Apa yang Bisa Dilakukan?

Mengatasi persoalan putus sekolah membutuhkan langkah nyata yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak. Pemerintah perlu memastikan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan bantuan biaya sekolah diberikan secara tepat sasaran, mudah diakses, serta menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Di lingkungan sekolah, guru dan guru bimbingan konseling (BK) perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku siswa, seperti sering tidak masuk, mengalami penurunan semangat belajar, atau menunjukkan tanda-tanda kesulitan ekonomi dan masalah keluarga. Deteksi sejak dini memungkinkan sekolah melakukan pendekatan kepada siswa dan keluarganya sebelum mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Namun, perhatian terhadap anak tidak boleh berhenti ketika mereka sudah meninggalkan bangku sekolah. Pendampingan psikologis dan konseling perlu diberikan agar mereka tetap memiliki kepercayaan diri serta harapan untuk membangun masa depan. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu memperluas akses pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, B, dan C, disertai pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan anak. 
Di samping itu, keluarga dan masyarakat harus turut membangun kesadaran bahwa pernikahan usia anak dan keterlibatan anak dalam pekerjaan yang menghambat pendidikan bukanlah hal yang patut dinormalisasi.

Menurut saya, keberhasilan mengatasi persoalan ini tidak cukup diukur dari berkurangnya angka putus sekolah, tetapi juga dari sejauh mana anak-anak yang pernah kehilangan kesempatan pendidikan dapat kembali belajar, memperoleh dukungan, dan memiliki keyakinan bahwa masa depan mereka masih bisa diperjuangkan.
Anak yang putus sekolah tidak seharusnya dipandang sebagai individu yang gagal dalam pendidikan. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar, mengembangkan potensi, dan menikmati masa remaja sebagaimana teman-teman seusianya. Di balik angka putus sekolah yang tercatat dalam statistik, terdapat kehidupan dan cita-cita yang mungkin harus tertunda karena keadaan. Sayangnya, perhatian sering kali lebih banyak tertuju pada jumlah anak yang tidak bersekolah daripada memahami persoalan yang mereka hadapi. Padahal, setiap angka mewakili seorang anak yang memiliki harapan, kemampuan, dan hak untuk menentukan masa depannya.
Sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap anak putus sekolah. Mereka tidak membutuhkan penghakiman, melainkan kesempatan, pendampingan, dan lingkungan yang mendukung untuk kembali membangun harapan.

Pendidikan bukan sekadar kewajiban yang harus dituntaskan, melainkan hak yang seharusnya dapat dinikmati setiap anak tanpa dibatasi oleh keadaan ekonomi maupun tuntutan sosial. 
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari seberapa banyak anak yang berhasil menyelesaikan sekolah, tetapi juga dari seberapa jauh kita mampu memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya karena terpaksa memikul tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya. Sebab, setiap anak berhak tumbuh sebagai anak-anak, bukan dipaksa menjadi dewasa hanya karena keadaan tidak memberinya pilihan. (*)