RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

ARTIKEL • 19 Nov 2026 07:52 • Admin NA
RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - KESEPAKATAN Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Rapat Paripurna menjadi angin segar bagi rakyat Indonesia. Setelah sekian lama dinantikan, regulasi ini memasuki tahapan penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Kita harus memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus mampu mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sebab, setiap rupiah uang negara yang dikorupsi sesungguhnya merupakan hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial.

Selama ini, masyarakat kerap menyaksikan pelaku korupsi dijatuhi hukuman, sementara pemulihan aset hasil kejahatan belum selalu optimal. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap dinikmati, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain.

Di sinilah urgensi RUU Perampasan Aset. Negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang sah.

Namun, ketegasan negara harus tetap berada dalam koridor hukum. Perampasan aset tidak boleh menjadi kewenangan tanpa batas yang hanya didasarkan pada kecurigaan atau dugaan. Kepastian hukum, praduga tak bersalah, hak membela diri, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik harus dijamin.

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Hukum harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap warga negara.

Karena itu, DPR dan pemerintah perlu memastikan seluruh ketentuan dalam RUU ini dirumuskan secara jelas, transparan, dan tidak menimbulkan multitafsir. Pengelolaan aset sitaan pun harus diawasi secara ketat agar tidak melahirkan persoalan baru.

Kesepakatan tingkat pertama pada 18 November 2026 patut dikawal hingga pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026 hendaknya tidak hanya mengejar penyelesaian legislasi, tetapi juga menjamin kualitas substansi undang-undang.

Seluruh elemen masyarakat perlu mengawal proses ini secara objektif. Dukungan terhadap RUU Perampasan Aset bukan karena kebencian terhadap seseorang atau kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pada akhirnya, keberhasilan undang-undang ini bukan hanya diukur dari banyaknya aset yang dirampas, tetapi dari kemampuannya memulihkan kerugian negara, mencegah kejahatan, dan mengembalikan hak rakyat.

Jangan biarkan pemberantasan korupsi hanya berhenti pada vonis penjara, sementara hasil kejahatannya tetap dinikmati. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan hak rakyat demi terwujudnya NKRI yang bersih, berkeadilan, dan sejahtera. (*)

Bandar Lampung, 19 November 2026

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

2 + 8 = ?
Berita Terkait