Sebelum Angka Dihitung, Rasa Aman Harus Disajikan: Membaca Polemik Makan Bergizi Gratis lewat Kacamata Psikologi Pendidikan

Oleh: Diajeng Khoirunisa – Tadris matematika, semester 3, UIN Jurai Siwo Lampung

natatagung.id - Metro - Beberapa bulan terakhir, program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi perbincangan di ruang publik. Pada September 2026, 244 siswa hingga guru di Batang dilaporkan tumbang setelah menyantap MBG. Tidak lama berselang, beredar video seorang guru yang memprotes imbauan agar guru mengecek makanan MBG, termasuk dengan cara mengendusnya, sebelum disantap siswa. Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian membantah pernah meminta guru melakukan hal itu. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan kabar yang lebih menggembirakan: Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut siswa menjadi lebih rajin ke sekolah karena MBG. Satu program, tiga narasi yang saling bertolak belakang.

Menurut saya, polemik ini perlu dibaca bukan hanya sebagai persoalan logistik dan anggaran, tetapi juga sebagai peristiwa psikologis yang memengaruhi cara siswa dan guru mengalami sekolah.
Mari mulai dari klaim bahwa MBG meningkatkan kehadiran siswa.

Dalam kerangka hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis dan rasa aman berada pada fondasi, sehingga perut yang kenyang memang membuka ruang bagi proses belajar. Namun, kerangka yang sama menuntut kita berhati-hati. Rasa aman adalah lapisan kedua, dan insiden keracunan massal justru menggerogoti lapisan itu. Bagi seorang anak, makan siang di sekolah semestinya menjadi pengalaman netral atau menyenangkan. Ketika pengalaman itu berubah menjadi mual, panik, dan perawatan medis, sangat mungkin terbentuk asosiasi negatif antara makanan, ruang makan, dan sekolah. Dalam bahasa pengondisian klasik, stimulus yang semula netral dapat memicu kecemasan. Ini baru hipotesis dan perlu dikaji lewat penelitian, tetapi cukup beralasan untuk menuntut perhatian pada dampak psikologis, bukan hanya dampak medis.

Selanjutnya, kehadiran tidak sama dengan keterlibatan belajar. Teori determinasi diri  membedakan motivasi intrinsik, yang bersumber dari ketertarikan pada aktivitas belajar itu sendiri, dari motivasi ekstrinsik, yang digerakkan oleh imbalan di luar aktivitas. Jika siswa rajin datang terutama karena ada makanan yang disediakan, kita sedang menyaksikan motivasi ekstrinsik. Itu tidak keliru dan bisa menjadi pintu masuk yang baik. Persoalannya muncul bila kenaikan angka kehadiran dirayakan sebagai bukti keberhasilan pendidikan. Siswa yang hadir secara fisik belum tentu hadir secara kognitif dan emosional. Indikator keberhasilan program semestinya diperluas, misalnya ke tingkat konsentrasi, keterlibatan di kelas, dan kesejahteraan psikologis siswa.
Persoalan ketiga menyangkut guru, yang dalam polemik ini sering luput dari sorotan. BGN menyatakan bahwa guru menjadi teladan edukasi gizi melalui makan bersama siswa. Gagasan itu sejalan dengan teori belajar sosial Bandura, bahwa anak belajar dengan mengamati dan meniru model di sekitarnya. Guru yang makan bersama siswa memang dapat menanamkan kebiasaan makan yang baik. Namun, peran sebagai teladan berbeda jauh dengan peran sebagai pengawas keamanan pangan. Terlepas dari benar tidaknya imbauan mengendus makanan, viralnya video protes guru tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa sebagian pendidik merasa memikul tanggung jawab di luar keahlian pedagogisnya. Beban kerja yang meluas tanpa pendampingan berisiko meningkatkan stres kerja, dan guru yang tertekan akan sulit menghadirkan iklim kelas yang hangat dan suportif. Padahal, kualitas hubungan guru dan siswa adalah salah satu penentu penting suasana belajar.

Fenomena viralitas itu sendiri juga layak dicermati. Menurut teori ekologi Bronfenbrenner, perkembangan anak dipengaruhi oleh sistem berlapis, mulai dari keluarga dan sekolah hingga kebijakan dan media. Berita keracunan yang beredar luas membentuk kecemasan kolektif yang sampai ke meja makan keluarga. Orang tua menjadi waspada, anak menyerap kekhawatiran itu, dan sekolah ikut menanggung kegelisahan yang tidak sepenuhnya mereka ciptakan. Di titik ini, komunikasi yang transparan dari penyelenggara program menjadi bagian dari perlindungan psikologis, bukan sekadar urusan kehumasan.
Berdasarkan uraian tersebut, saya mengajukan empat gagasan. Pertama, tanggung jawab keamanan pangan sebaiknya dipisahkan secara tegas dari beban kerja guru dan diserahkan kepada pihak yang kompeten, sehingga guru dapat memusatkan energi pada pembelajaran. Kedua, setiap insiden perlu disertai pendampingan psikologis bagi siswa, guru, dan orang tua, tidak berhenti pada penanganan medis. Ketiga, evaluasi program perlu memuat indikator psikologis seperti keterlibatan belajar, tingkat kecemasan, dan rasa aman, selain angka kehadiran dan jumlah porsi. Keempat, waktu makan dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran bermakna tentang gizi dan kebiasaan sehat, agar siswa tidak sekadar menjadi penerima, tetapi pembelajar yang memahami alasan di balik apa yang ia makan.

Pada akhirnya, pendidikan yang baik tidak diukur dari seberapa banyak porsi yang dibagikan, tetapi dari seberapa aman, bermakna, dan manusiawi pengalaman yang dialami anak di sekolah. Sebuah program besar boleh saja berambisi menjangkau jutaan siswa. Namun, jika rasa aman mereka terabaikan, yang kita siapkan hanyalah piring yang terisi, bukan ruang belajar yang sungguh-sungguh sehat. Evaluasi yang jujur dan berpihak pada kesejahteraan anak adalah syarat agar niat baik program ini benar-benar bermakna bagi perkembangan mereka. (*)