Seruput Kopi: Pinjaman Rp70 Miliar Pesawaran, Antara Kebutuhan Pembangunan dan Kewajiban Menjawab Transparansi

Analisis Berita: Utang Rp 70 Miliar Untuk Jalan dan Irigasi, Investasi atau Beban Yang Diwariskan?
Oleh: SyahidanMh 
Pemimpin Redaksi Majalah dan Portal Berita Natar Agung.

nataragung.id - Tegineneng - Ada sebuah pertanyaan sederhana yang kini bergema di tengah masyarakat Pesawaran. Ketika sebuah daerah memutuskan untuk berutang sebesar Rp70 miliar, pertanyaan itu bukan lagi soal boleh atau tidak boleh. Pertanyaannya adalah untuk apa, berapa total yang harus dibayar, dan siapa yang akan menanggungnya?

Pertanyaan itu wajar. Sebab utang daerah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Utang daerah adalah janji yang akan dibayar dari uang rakyat, melalui APBD, selama bertahun-tahun ke depan.

Karena itu, perdebatan mengenai pinjaman Rp70 miliar kepada Bank Lampung tidak seharusnya dibaca sebagai pertentangan antara yang pro pembangunan dan yang anti pembangunan. Perdebatan ini seharusnya dibaca sebagai ujian kedewasaan dalam mengelola keuangan publik, apakah keberanian untuk berutang diimbangi dengan keberanian untuk terbuka?

_Memahami Postur APBD 2027 Secara Jernih_

Agar tidak terjebak pada asumsi, mari memulai dari data yang telah disepakati bersama.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama DPRD resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (30/10/2026).

Penandatanganan tersebut sekaligus menandai persetujuan pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada PT Bank Lampung senilai Rp70 miliar.

Secara postur, APBD Pesawaran 2027 direncanakan sebagai berikut:

Total pendapatan daerah direncanakan Rp1,031 triliun, terdiri dari PAD Rp140,02 miliar dan Pendapatan Transfer Rp891,63 miliar.

Sementara belanja daerah ditetapkan Rp1,057 triliun, meliputi Belanja Operasi Rp828,42 miliar, Belanja Modal Rp82,04 miliar, Belanja Transfer Rp142,20 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp5 miliar.

Defisit Rp26,003 miliar akan ditutup melalui pembiayaan neto. Penerimaan pembiayaan Rp48,308 miliar (SiLPA Rp3,308 miliar dan pinjaman daerah Rp45 miliar), dengan pengeluaran pembiayaan Rp22,305 miliar untuk penyertaan modal dan cicilan pokok utang.

Angka-angka tersebut menyimpan sebuah pesan yang perlu dibaca dengan jujur. Pendapatan Asli Daerah Pesawaran masih berada di angka Rp140 miliar, sementara belanja operasi telah mencapai Rp828 miliar. Artinya, kemandirian fiskal daerah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp891 miliar.

Kondisi ini bukan cela. Banyak daerah di Indonesia berada pada posisi yang sama. Namun kondisi ini menjadi pengingat bahwa setiap keputusan untuk berutang harus dihitung dengan sangat hati-hati. Sebab kemampuan membayar cicilan tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kapasitas fiskal yang nyata.

_Untuk Apa Pinjaman Itu Direncanakan?_

Pinjaman daerah sebesar Rp70 miliar ke Bank Lampung akan dicairkan dua tahap, Rp25 miliar di tahun 2026 dan Rp45 miliar di tahun 2027. Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur produktif yang memiliki efek pengganda jangka panjang, seperti jalan, jaringan, dan irigasi.

Bupati Nanda menegaskan, tahap selanjutnya adalah menerjemahkan KUA-PPAS menjadi RKA-SKPD dan RAPBD yang konsisten serta mengedepankan value for money dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Secara konsep, arah ini dapat dipahami. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian. Irigasi yang baik akan meningkatkan produktivitas sawah. Konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi bagi desa-desa yang selama ini tertinggal.

Namun konsep yang baik tidak cukup. Konsep harus diterjemahkan menjadi daftar yang konkret.

Masyarakat berhak mengetahui jalan mana yang akan dibangun, di kecamatan mana, di desa mana, dengan nilai berapa, dan kapan ditargetkan selesai. Masyarakat juga berhak mengetahui irigasi mana yang akan diperbaiki, berapa luas sawah yang akan terairi, dan berapa petani yang akan merasakan manfaatnya.

Tanpa daftar yang konkret, frasa “infrastruktur produktif” akan tetap terdengar sebagai kalimat yang indah, tetapi belum dapat diuji kebenarannya.

Transparansi bukanlah beban bagi pemerintah. Transparansi adalah cara pemerintah meyakinkan rakyat bahwa uang yang dipinjam benar-benar akan kembali dalam bentuk manfaat.

_Ketika Lima Fraksi Meminta Kajian Ulang_

Rencana Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp70 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif.

Lima fraksi DPRD meminta rencana tersebut dikaji ulang, terutama menyangkut kemampuan fiskal daerah, transparansi penggunaan dana, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Lima fraksi yang menyoroti rencana pinjaman tersebut yakni Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat Persatuan, dan Golkar. Meski tidak serta-merta menolak, sikap mereka menunjukkan bahwa rencana penambahan utang daerah belum sepenuhnya mendapat dukungan tanpa penjelasan yang komprehensif dari pemerintah daerah.

Perlu ditegaskan, meminta kajian ulang bukanlah menolak pembangunan. Meminta kajian ulang adalah menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam pandangan yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP Harno, persetujuan terhadap rencana pinjaman tidak boleh dimaknai sebagai berakhirnya fungsi pengawasan DPRD.

Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka tujuan penggunaan dana, rincian kegiatan yang akan dibiayai, perjanjian pinjaman, jadwal pembayaran, hingga kemampuan fiskal untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman.

Fraksi tersebut juga mempertanyakan sumber pembiayaan untuk menutup selisih antara proyeksi defisit APBD sebesar Rp83,28 miliar dan rencana pinjaman Rp70 miliar.

Selain rencana pinjaman, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti struktur belanja daerah tahun 2027 yang direncanakan mencapai Rp1,057 triliun. Belanja operasi dinilai masih mendominasi, sedangkan alokasi belanja modal disebut hanya sekitar 1,88 persen.

Kritik mengenai dominasi belanja operasi ini patut diperhatikan. Ketika belanja operasi jauh lebih besar daripada belanja modal, muncul pertanyaan yang sah dari mana ruang fiskal untuk membayar cicilan utang akan diambil? Apakah dari efisiensi belanja operasi, dari peningkatan PAD, atau justru dari pemotongan belanja modal di tahun-tahun berikutnya?

Pertanyaan itu tidak bermaksud menghambat. Pertanyaan itu bermaksud memastikan agar pembangunan hari ini tidak dibayar dengan mengorbankan pelayanan publik di masa depan.

Menanggapi masukan fraksi-fraksi, Bupati Pesawaran Nanda Indira menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap evaluasi rencana pinjaman tersebut, termasuk kemungkinan membatalkannya.

“Pada prinsipnya, kalaupun batal, kita siap. Monggo dievaluasi. Kami terbuka. Prinsipnya, kita sama-sama ingin membangun Pesawaran. Silahkan Ketua DPRD dan Badan Anggaran untuk sama-sama mengkaji ulang,” ujar Nanda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian, menegaskan bahwa rencana pinjaman masih akan dievaluasi bersama sebelum diambil keputusan lebih lanjut.

Keterbukaan yang disampaikan oleh Bupati dan Ketua DPRD tersebut merupakan sikap yang patut diapresiasi. Sebab dalam demokrasi yang sehat, evaluasi bukanlah bentuk ketidakpercayaan. Evaluasi adalah bentuk tanggung jawab bersama.

_Tujuh Pertanyaan yang Menuntut Jawaban Terbuka_

Rencana Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pinjaman daerah sebesar Rp70 miliar kepada Bank Lampung, dengan skema pencairan Rp25 miliar pada akhir Tahun 2026 dan Rp45 miliar pada Tahun 2027, perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan pembiayaan pembangunan justru menjadi beban APBD dan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A. M., bersama Sekretaris Umum, Johan Alamsyah, S. E., Senin (2/11/2026), kepada awak media.

Aqrobin menegaskan, pinjaman daerah bukan sesuatu yang dilarang, tetapi harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah, manfaat pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah kabupaten dalam membayar pokok dan bunga pinjaman.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan pada porsi yang tepat. Pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang haram dalam hukum keuangan negara. Yang menjadi persoalan adalah ketika pinjaman dilakukan tanpa perhitungan yang matang dan tanpa keterbukaan yang memadai.

LSM PRO RAKYAT meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran menjelaskan tujuh hal penting kepada masyarakat yaitu:
1. Kemampuan fiskal dan kapasitas APBD Kabupaten Pesawaran dalam membayar pokok serta bunga pinjaman. 2. Berapa total kewajiban atau berapa total tunggakan daerah kabupaten dari tahun sebelumnya. 3. Berapa besaran bunga, biaya administrasi, tenor dan jadwal pembayaran. 4. Rincian proyek serta kelayakan penggunaan dana Rp70 miliar. 5. Keabsahan atau penjelasan persetujuan DPRD Kabupaten Pesawaran secara kelembagaan. 6. Status pencairan Rp25 miliar pada akhir Tahun 2026 beserta dasar penganggarannya. 7. Dampak pembayaran utang terhadap APBD dan pelayanan publik tahun 2027.

Ketujuh pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan. Ketujuh pertanyaan tersebut adalah hak masyarakat untuk mengetahui.

Terutama pada poin kelima, mengenai keabsahan persetujuan DPRD.

Johan mengingatkan bahwa Pasal 154 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD serta Pasal 39 PP Nomor 1 Tahun 2024 mengatur persetujuan DPRD terhadap batas maksimal pembiayaan utang daerah dalam pembahasan APBD.

Persetujuan DPRD kabupaten harus dapat dibuktikan melalui mekanisme kelembagaan DPRD secara sah, bukan hanya sekadar tanda tangan pimpinan DPRD. Kami meminta dibuka risalah rapat, berita acara, keputusan lembaga DPRD, serta dokumen APBD yang menjadi dasar persetujuan, berapa batas maksimal pembiayaan utang Tahun 2026 dan 2027.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, persetujuan lembaga tidak cukup dibuktikan dengan tanda tangan. Persetujuan lembaga harus dapat ditelusuri melalui risalah rapat, berita acara, dan keputusan yang sah. Sebab yang menyetujui bukanlah satu atau dua orang, melainkan lembaga yang mewakili seluruh rakyat Pesawaran.

LSM PRO RAKYAT akan mendorong BPK RI melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap aspek perencanaan, penganggaran, persetujuan lembaga DPRD, penggunaan dana dan kewajiban pembayaran pinjaman tersebut.

Dorongan agar BPK melakukan pemeriksaan bukanlah ancaman. Justru sebaliknya, pemeriksaan BPK adalah jalan terbaik untuk membersihkan keraguan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan wajar, maka pemerintah akan semakin kuat dalam melangkah. Apabila ditemukan kekurangan, maka pemerintah dapat memperbaikinya sebelum persoalan membesar.

_Persoalan Waktu, Ketika Bunga Berjalan Lebih Cepat dari Proyek_

Di balik perdebatan mengenai besarnya pinjaman, terdapat satu persoalan teknis yang sering luput dari perhatian, yakni persoalan waktu penarikan.

Akademisi Universitas Trisakti Jakarta, Dr. Endro S. Yahman, mengingatkan keputusan tersebut tidak boleh diambil terburu-buru karena berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan daerah.

Endro menilai, persoalan pinjaman tidak berhenti pada pelaksanaan proyek pembangunan. Pemerintah daerah juga harus menghitung secara cermat waktu penarikan dana, beban bunga, serta kemampuan APBD membayar pokok pinjaman pada tahun-tahun berikutnya.

“Kalau ditarik Rp25 miliar, pada 2026 bunga yang dibayar adalah bunga atas dana yang sudah ditarik. Sementara dana yang belum ditarik tidak dikenakan bunga. Kalau seluruh pinjaman ditarik sekaligus, pada 2027 bisa menjadi bumerang karena beban pembayaran bunga dan pokok akan semakin berat,” kata Endro, Senin (2/11/2026).

Penjelasan tersebut sederhana, tetapi mengandung konsekuensi fiskal yang besar.

Apabila dana ditarik pada akhir tahun 2026, sementara proyek belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, cuaca, atau proses lelang, maka dana tersebut akan mengendap. Namun bunga atas dana yang telah ditarik akan tetap berjalan. APBD harus membayar bunga untuk dana yang belum memberikan manfaat.

Sebaliknya, apabila dana ditarik pada saat proyek benar-benar siap dilaksanakan, maka bunga yang dibayar akan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

Oleh karena itu, pertanyaan mengenai pencairan Rp25 miliar pada akhir 2026 harus dijawab dengan dokumen yang jelas, proyek apa yang akan dikerjakan, bagaimana kesiapan teknisnya, bagaimana jadwal lelangnya, dan bagaimana jadwal pelaksanaannya.

Apabila dokumen tersebut tersedia, maka penarikan pada akhir 2026 dapat dipahami. Apabila dokumen tersebut belum tersedia, maka penundaan penarikan hingga tahun 2027 merupakan pilihan yang lebih bijaksana.

_Solusi atau Beban? Tiga Penentunya_

Pada akhirnya, pertanyaan apakah pinjaman Rp70 miliar ini menjadi solusi atau beban, akan ditentukan oleh tiga hal.

Pertama, peruntukannya.
Apabila digunakan untuk jalan dan irigasi yang produktif, maka pinjaman ini adalah investasi. Jalan yang baik akan meningkatkan ekonomi. Irigasi yang baik akan meningkatkan hasil panen. Manfaatnya akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD.

Apabila digunakan untuk menutup belanja operasi atau belanja rutin, maka pinjaman ini adalah beban. Sebab belanja rutin tidak menghasilkan aset yang produktif. Belanja rutin yang dibayar dengan utang hanya akan memindahkan beban dari hari ini ke hari esok, dengan tambahan bunga.

Kedua, keterbukaannya.
Apabila bunga, tenor, biaya administrasi, dan jadwal pembayaran dibuka secara transparan, maka pinjaman ini dapat diawasi. Masyarakat dapat menghitung total kewajiban yang harus dibayar, bukan hanya pokoknya.

Apabila hal-hal tersebut tidak dibuka, maka pengawasan menjadi mustahil. Dan uang publik yang tidak dapat diawasi akan selalu menimbulkan kecurigaan, betapapun baiknya niat di baliknya.

Ketiga, keabsahan prosesnya.
Apabila persetujuan DPRD dapat dibuktikan melalui mekanisme kelembagaan yang sah, maka pinjaman ini memiliki legitimasi yang kuat. Apabila persetujuan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka legitimasi pinjaman ini akan selalu dipertanyakan.

Nilai Rp70 miliar itu sendiri sesungguhnya tidak besar apabila dibandingkan dengan APBD sebesar Rp1,057 triliun. Nilainya hanya sekitar 6,6 persen. Yang besar adalah total kewajiban yang harus dibayar kembali, termasuk bunga dan biaya selama masa pinjaman.

Apabila pinjaman Rp70 miliar dengan bunga misalnya 10 persen per tahun dan tenor 5 tahun, maka total yang harus dibayar dapat melebihi Rp85 miliar. Selisih tersebut adalah uang rakyat yang juga harus dipertanggungjawabkan.

_Apa yang Harus Dikawal Bersama?_

Tanpa perlu kegaduhan, tanpa perlu saling menuduh, terdapat lima hal yang dapat dikawal bersama oleh masyarakat, DPRD, pemerintah, dan media:

1. Daftar proyek harus dibuka.
Nama ruas jalan, nama irigasi, lokasi kecamatan dan desa, nilai per paket, dan target penyelesaian. Daftar yang jelas akan menghilangkan sebagian besar kecurigaan.

2. Perjanjian pinjaman harus dibuka.
Besaran bunga, biaya administrasi, tenor, dan jadwal pembayaran cicilan. Hal tersebut bukan rahasia perbankan yang harus disembunyikan dari pemilik uang. Pemilik uang itu adalah rakyat.

3. Risalah persetujuan DPRD harus dibuka.
Kapan rapat dilaksanakan, siapa yang hadir, siapa yang menyetujui, siapa yang tidak menyetujui, dan bagaimana keputusan lembaga diambil. Keterbukaan ini akan melindungi lembaga DPRD itu sendiri dari tuduhan bahwa persetujuan hanya dilakukan oleh perorangan.

4. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikorbankan.
Pembayaran cicilan utang tidak boleh mengurangi anggaran untuk sekolah, puskesmas, dan pelayanan dasar. Jalan yang mulus tidak akan berarti apabila anak-anak kesulitan bersekolah dan warga kesulitan berobat.

5. Pemeriksaan BPK harus didukung.
Apabila hasil pemeriksaan menyatakan wajar, maka semua pihak harus mendukung. Apabila ditemukan kekurangan, maka semua pihak harus mendukung perbaikan.

_Penutup: Keberanian Berutang Harus Diimbangi Keberanian Terbuka_

Utang dalam kehidupan bernegara bukanlah sesuatu yang tercela. Banyak daerah, bahkan banyak negara, menggunakan utang untuk mempercepat pembangunan. Utang menjadi tercela ketika digunakan tanpa perhitungan, tanpa transparansi, dan tanpa pertanggungjawaban.

Pesawaran kini berada pada titik yang menentukan.

Pemerintah telah menyatakan terbuka untuk dievaluasi. DPRD telah menyatakan akan mengkaji ulang. Masyarakat melalui LSM telah mengajukan tujuh pertanyaan. Akademisi telah mengingatkan mengenai risiko waktu penarikan dan beban bunga.

Tinggal satu hal yang ditunggu, jawaban yang terbuka, yang disampaikan dengan dokumen, dengan angka, dan dengan daftar proyek yang dapat diverifikasi oleh siapa pun.

Apabila tujuh pertanyaan tersebut dijawab dengan terbuka, maka perdebatan akan selesai dengan sendirinya. Masyarakat akan tenang, DPRD akan tenang, dan pembangunan dapat berjalan dengan legitimasi yang kuat.

Apabila tujuh pertanyaan tersebut tidak dijawab, maka kecurigaan akan terus tumbuh. Dan kecurigaan yang dibiarkan akan berubah menjadi fitnah. Fitnah yang dibiarkan akan berubah menjadi perpecahan. Hal itu tentu tidak diinginkan oleh siapa pun yang mencintai Pesawaran.

Rp70 miliar itu bukan uang Bupati. Bukan uang DPRD. Bukan uang Bank Lampung. Itu adalah uang rakyat Pesawaran. Maka rakyat berhak mengetahui, rakyat berhak mengawasi, dan rakyat berhak menagih janji pembangunan yang telah disampaikan.

Apabila pinjaman ini benar-benar digunakan untuk jalan yang dilalui petani, irigasi yang mengairi sawah, dan jembatan yang dilalui anak sekolah, maka dukungan penuh layak diberikan.

Apabila pinjaman ini ternyata hanya menambah beban tanpa manfaat yang jelas, maka mengingatkan dengan cara yang santun, berbasis data, dan sesuai hukum adalah kewajiban.

Itulah cara menjaga Pesawaran, lugas dalam bertanya, tegas dalam mengawasi, dan apa adanya dalam membaca data.

Sebab pada akhirnya, yang akan membayar utang hari ini bukan hanya pemerintah hari ini. Yang akan membayar adalah generasi Pesawaran berikutnya. Maka generasi hari ini wajib memastikan bahwa apa yang dipinjam hari ini, benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh generasi esok.
Tabiik. (*)

Tegineneng: 11 November 2026.