Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres ke MPR

_Foto: Emtek Media / Dok. SCTV - Liputan6_

nataragung.id - Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Penyerahan surat tersebut dibenarkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani seusai menerima Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.

Muzani menyebut, surat yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," kata Muzani.

Berdasarkan laporan media di lokasi, Gibran tiba di Gedung Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.37 WIB setelah bertemu pimpinan MPR selama sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak menyampaikan keterangan kepada wartawan.

Muzani mengatakan, Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan, dilanjutkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti setelah jabatan Wakil Presiden kosong. Sementara Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

Pengunduran diri tersebut disampaikan di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Polemik tersebut mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait sengketa Pilpres 2024, dan Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang diterbitkan pada 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Istana belum menyampaikan keterangan resmi terkait isi surat yang diterima Presiden Prabowo Subianto.

_Sumber: Keterangan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan pemberitaan media nasional._